JUKNIS SKB 5 MENTERI PDF

Halaman ini dibuat untuk menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan Kementerian Keuangan dalam merespon Covid Informasi akan terus diperbaharui. Untuk informasi lebih lanjut mengenai revisi anggaran yang terkait kewenangan DJA , silakan hubungi e-mail: pusatlayanan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai revisi anggaran yang terkait kewenangan DJPB , silakan hubungi e-mail: hai.

Author:Tojarn Totaur
Country:Bulgaria
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):5 February 2017
Pages:72
PDF File Size:1.26 Mb
ePub File Size:10.45 Mb
ISBN:458-8-92220-717-6
Downloads:17776
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Shajin



Halaman ini dibuat untuk menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan Kementerian Keuangan dalam merespon Covid Informasi akan terus diperbaharui. Untuk informasi lebih lanjut mengenai revisi anggaran yang terkait kewenangan DJA , silakan hubungi e-mail: pusatlayanan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai revisi anggaran yang terkait kewenangan DJPB , silakan hubungi e-mail: hai. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perpajakan , silakan hubungi e-mail: informasi pajak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa , silakan hubungi e-mail: callcenter. Untuk informasi lebih lanjut mengenai BLT Desa , silakan hubungi call center di nomor atau layanan SMS center atau Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian biaya perawatan pasien serta pemberian insentif dan santunan kematian nakes yang menangani Covid , silakan hubungi Hotline Covid Kementerian Kesehatan di nomor ext 9 atau Halo Kemenkes di nomor Untuk informasi lebih lanjut mengenai bea masuk dan cukai , silakan hubungi e-mail: info customs.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kartu Prakerja , silakan hubungi Layanan Masyarakat Kartu Prakerja di nomor setiap hari kerja pukul Untuk informasi lebih lanjut mengenai bansos tunai dan sembako , silakan hubungi Layanan Pengaduan Bansos Kementerian Sosial di e-mail: bansoscovid19 kemsos. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembebasan biaya listrik , silakan hubungi contact center PLN e-mail: pln pln. APBN membantu masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tambahan insentif perumahan , silakan hubungi Kementerian PUPR di e-mail: informasi pu. Anggaran negara diprioritaskan untuk: Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; Perlindungan terhadap dunia usaha.

Anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah.

Lampiran Perpres No. Kinerja Belanja Terkini 8 Mei Infografis Kondisi Perekonomian. Pesan Menkeu tentang Realokasi dan Refocusing Anggaran. Kebijakan Kementerian Keuangan: Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk mempercepat upaya penanganan Covid, dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan keuangan negara.

Postur APBN diubah untuk mengakomodasi upaya pemerintah tersebut. Langganan listrik, air, internet dapat dihemat dengan tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan: Mengidentifikasi dan mereview ulang proyek yang dapat ditunda; Proyek single year diubah menjadi multi years, dan proyek multi years dapat diperpanjang. Usulan revisi selain dalam rangka penanggulangan Covid dibatasi hanya untuk revisi terkait belanja operasional yang bersifat mengikat dan sangat mendesak.

September Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen, khususnya untuk belanja terkait penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan perlindungan usaha, khususnya UMKM. Contact Center Untuk informasi lebih lanjut mengenai revisi anggaran yang terkait kewenangan DJA , silakan hubungi e-mail: pusatlayanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. Infografis Investasi Pemerintah Program Padat Karya Tunai. SP 15 Pajak - Fasilitas Pajak. Kebijakan Kementerian Keuangan untuk Pemda: Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas; Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid; Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan.

Belanja negara diarahkan untuk mengatasi Covid Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun , pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat kaya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Tidak ada batas maksimal pagu dana desa yang dapat digunakan untuk BLT Desa. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.

Contact Center Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa , silakan hubungi e-mail: callcenter. Keputusan Menkes No. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penundaan DAU. Bantuan Langsung Tunai Desa. Alokasi DBH April Insentif Tenaga Kesehatan Daerah. Infografis Dana Desa untuk Bantuan Sosial.

Infografis Dana Insentif. Video Video Bantuan sosial. Kebijakan Kementerian Keuangan: Rp65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan: Alat kesehatan APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dll Sarana dan prasarana kesehatan, antara lain upgrade rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid, termasuk Wisma Atlet; Dukungan SDM.

Diberikan selama 6 bulan. Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia.

Contact Center Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian biaya perawatan pasien serta pemberian insentif dan santunan kematian nakes yang menangani Covid , silakan hubungi Hotline Covid Kementerian Kesehatan di nomor ext 9 atau Halo Kemenkes di nomor PMK No. Infografis Stimulus Ekonomi Negara. APBN menjaga dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi Indonesia bertumbuh.

Contact Center Untuk informasi lebih lanjut mengenai perpajakan , silakan hubungi e-mail: informasi pajak. Permenkes No. Stimulus Ekonomi April Infografis Insentif Fiskal. Infografis Stimulus Ekonomi. Kartu Pra Kerja. Insentif PPh Pasal Insentif PPN. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif poin 1 diberikan untuk masa pajak April hingga September Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.

Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil kredit s. Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah kredit Rp juta s. Relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID Relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit UMi.

Kemudahan dan perluasan penyaluran kredit UMi. Peraturan OJK No. Infografis Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan Kementerian Keuangan: PPh 21 ditanggung pemerintah untuk karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp juta setahun, yang merupakan karyawan dari 1. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan unpaid leave, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID Nilai manfaat sebesar Rp ribu dalam bentuk tunai selama 3 bulan.

Nilai manfaat Rp ribu dalam bentuk sembako selama 3 bulan. Infografis Kinerja Belanja Terkini 8 Mei Bulan April s. Bantuan PKH diberikan maksimal kepada 4 orang dalam 1 keluarga. Nominal Kartu Sembako naik dari Rp Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah hingga Realisasi Pencairan PKH. Infografis Program Keluarga Harapan. Infografis Kartu Sembako.

KINGSPAN TR26 PDF

PERATURAN DAN DOKUMEN

Jakarta Selatan, Indonesia. ProRep bertujuan untuk memperbaiki representasi di Indonesia dengan meningkatkan inklusifitas and efektivitas dari kelompok dan institusi yang mengaspirasikan kepentingan publik kepada pemerintah melalui perbaikan transparansi dan efektivitas proses legislasi. Pasal 31 UUD menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tidak hanya berhak, warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. Terkait hal ini, pemerintah telah menggulirkan kebijakan Wajardikdas 9 tahun. Bahkan, saat ini pemerintah berencana memperluas jangkauan kebijakan menjadi Wajar 12 tahun.

RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN PSYCHOLOGY COOLICAN PDF

JUKNIS KOBER 2009

Embed Size px x x x x Latar Belakang Undang-undang UU Nomor 20 tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir samapai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsnagan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut pasal 1, butir Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 28 UU tersebut antara lain bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan PAUD dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Hal ini disebabkan berbagai factor antara lain pemahaman pengelola yang masih beragam terhadap penyelenggaraan program PAUD, pendidik yang masih minim pengetahuannya tentang PAUD, dan juga dukungan sarana prasarana yang masih terbatas, oleh karena itu peran aparat terkait masih perlu memberikan dukungan agar penyelenggaraan program PAUD khususnya Kelompok Bermain dapat terlaksana sesuai standar yang diharapkan. Perluasan akses layanan PAUD utamanya untuk anak dari keluarga kurang beruntung menjadi prioritas dukungan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan untuk perluasan akses layanan, kebijakan untuk peningkatan mutu program, pendidik, tenaga kependidikan serta stakeholder PAUD dilaksanakan secara simultan. Dasar Hukum 1.

CITRUS EXOCORTIS VIROID PDF

.

Related Articles